BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Saturday , November 25 2017
Home / Human Development / Berantas Narkoba, Perketat Pertahanan Laut Indonesia
perbatasan-laut-negara1-553x366

Berantas Narkoba, Perketat Pertahanan Laut Indonesia

IDev - Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki rentang kendali yang sangat luas. Saat ini, menurut Badan Informasi Geospasial (BIG), jumlah pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau, dan luas wilayah perairan mencapai 6.315.222 km2 dengan panjang garis pantai 99.093 km2. Dengan demikian, Indonesia memiliki perbatasan darat dan perbatasan laut. Untuk perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura,  Filipina,  India,  Thailand,  Vietnam,  Republik  Palau,  Australia,  Timor Leste,  dan  Papua  Nugini.

Sedangkan  untuk  wilayah  darat,  Indonesia  berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan panjang  garis  perbatasan  darat  secara  keseluruhan  adalah  2914,1  km. Dengan begitu luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tersebut, sudah pasti membutuhkan adanya dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Namun demikian hingga saat ini yang terlihat adalah minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan yang berarti menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan  yang  baik.

Dengan luasnya kawasan  perbatasan Indonesia  sudah  seharusnya  mencerminkan  sebuah  kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta  transparan  baik berdasarkan  aspek sosial-ekonomi maupun aspek keamanan.  Secara  kasat  mata yang  terjadi  adalah  meningkatnya  tindak  kejahatan  di  perbatasan (border crime) seperti penyelundupan kayu (illegal logging), barang, perdagangan manusia (human  trafficking),  terorisme, masuknya  ideologi asing yang sedikit banyak memberikan dampak dan mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan di perbatasan negara, narkotika dan obat-obatan terlarang.

Khusus untuk narkotika dan obat-obatan terlarang, Badan PBB Untuk Kejahatan Narkoba, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) secara resmi menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi jalur utama perdagangan narkoba internasional. Menurut UNODC, pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai angka 5.060.000 orang. Dari jumlah ini, 52,2% berusia dibawah 30 tahun. Namun data BNN menunjukkan angka yang lebih tinggi. Yakni 5,6 juta orang pengguna narkoba di Indonesia saat ini. Rata-rata 50 orang meninggal karena narkoba setiap hari. Dengan kerugian sosial-ekonomi yang mencapai angka 63 trilyun rupiah pertahun. Maka sangatlah wajar jika pemerintah melalui BNN sudah memproklamirkan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Ancamannya sangat nyata. Terutama yang menyasar kelompok generasi muda bangsa.

Wilayah Indonesia yang luas dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan jumlah populasi Indonesia yang besar sekitar 250 juta orang bagi pasar narkoba adalah pasar yang luar biasa menjanjikan. Ceruk pasar yang luar biasa inilah yang menarik para mafia narkoba luar negeri beramai-ramai menyerbu Indonesia dengan berbagai cara.

Ribuan pulau yang tersebar yang dimiliki Indonesia rupanya dimanfaatkan menjadi titik masuk yang strategis bagi mafia narkoba untuk memasukkan barang haram tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Setelah banyak digagalkan melalui bandara-bandara yang ada oleh para penegak hukum Indonesia, para mafia itu saat ini mengalihkan rute pasokan barang melalui laut.

Lemahnya pengawasan di wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan laut yang jauh dari pusat pemerintahan, menyebabkan rentang kendali (span of control) dan pengawasan pemerintah terhadap wilayah perbatasan laut sangat lemah. Selain itu, keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparatur keamanan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan aktivitas kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia.

Selama ini, wilayah laut Indonesia, khususnya wilayah perbatasan, hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, padahal seharusnya harus dijadikan  sebagai  halaman  depan  bagi  negara  ini.  Oleh  karena  itu  pendekatan yang  digunakan  dalam  mengelola  perbatasan  tidak  hanya  mengedepankan  pada pendekatan  keamanan  (security  approach)  semata,  tetapi  juga  menggunakan pendekatan  kesejahteraan  (prosperity)  dan  keamanan  secara  berdampingan. Mengingat 2/3 wilayah Indonesia adalah laut dan sebagian besar wilayah perbatasannya dalah laut, maka sudah seharusnya wilayah laut Indonesia mendapat perhatian lebih terkait keamanan dan pertahanan.

Padahal  saat  ini  sudah  berdiri  sebuah  lembaga  khusus yang  mengelola  perbatasan  yakni  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang tugas pokoknya menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Jika 52,2% pengguna narkoba saat ini berusia dibawah 30 tahun, bisa kita bayangkan, bonus demografi seperti apa yang akan kita petik pada 10-30 tahun yang akan datang. Mari kita semua bayangkan, seperti apa figur calon pemimpin Indonesia masa depan. [RSP]

The following two tabs change content below.
Indonesia Development Magazine

About Redaksi

Indonesia Development Magazine

Check Also

unnamed

Program Kerja Strategis ISLA-UH Dalam Pembangunan Kelautan Indonesia

IDev, Jakarta - Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA-UH) menggelar Rapat Kerja Nasional Periode Kepengurusan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>