BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Thursday , September 21 2017
Home / Developer / Pengembang Wilayah Pesisir

Pengembang Wilayah Pesisir

EDISI MEI 2015 – Pembangunan kawasan ekonomi baru di Indonesia mulai bergeser ke daerah pesisir di Indonesia oleh karena kebutuhan lahan yang semakin berkurang di wilayah daratan utama (maindland), hal demikian akan memberikan dampak bagi kawasan-kawasan pesisir yang ada. Pergeseran pemahaman masyarakat Indonesia ke arah pesisir dan laut diikuti pula oleh para pengusaha di bidang properti.

Kondisi pesisir saat ini lebih banyak terlihat kumuh dan tertinggal walaupun terdapat beberapa daerah yang telah dan mulai mengembangkan kawasan pesisirnya. Sejarah panjang bangsa Indonesia harusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran penting untuk melakukan pembangunan di wilayah pesisir. Zaman majapahit dan sriwijaya kawasan-kawasan pesisir tersebutlah yang menjadi sentral ekonomi masyarakat namun bergeser pada saat belanda masuk dan menjajah Indonesia yang kemudian memaksa masyarakat untuk bercocok tanam.

Proses mengembalikan cara pandang pembangunan di wilayah pesisir dan laut menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia karena telah hidup ketergantungan di darat. Namun kembali mendapat angin segar setelah kepemimpinan Joko Widodo dan Yusuf Kalla menghembuskan kembali nafas pembangunan kelautan untuk menjadi sentral isu pembangunan di Indonesia.

Para pengembang yang ingin merambah ke kawasan pesisir dan pulau kecil akan melakukan adaptasi terhadap kebijakan pembangunan tersebut, namun butuh perencanaan yang matang untuk melakukan pengembangan di kawasan pesisir dan pulau kecil karena letaknya yang berhadapan langsung dengan laut atau perairan. Kompleksitas lokasi akan membutuhkan banyak instrumen agar tidak terjadi konflik pada wilayah tersebut.

Ketertinggalan kawasan pesisir cukup memberikan gambaran bahwa konsentrasi pembangunan pada daerah tersebut masih kurang sehingga perlu menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaku usaha dalam bidang properti agar pelaksanaan pembangunan tidak menjadi kendala dan konflik di kemudian hari.

Butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan yang bersifat rasional dan objektif terhadap kondisi wilayah pesisir, konsep-konsep adaptasi terhadap perubahan pemanfaatan lahan perlu disediakan sejak dini agar para pengembang mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilaksanakan mulai dari awal perencanaan hingga pada tahap akhir pengerjaan kegiatan.

Kelemahan yang terjadi sejak lama adalah kebijakan yang tidak mendukung keberlanjutan pengelolaan suatu kawasan pesisir oleh karena perencanaan yang tidak dilakukan secara serius dan berdampak pada berbagai aktifitas yang ada disekitar kawasan. Banyak kasus pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia yang tidak optimal oleh karena ketidakseriusan tersebut bahkan seringkali terjadi konflik dalam masyarakat yang membuat konflik berkepanjangan.

Berbagai kebijakan yang menjadi acuan dalam mengelola kawasan pesisir yang salah satunya adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang nomor 27 tahun 2007 terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdapat banyak amanat undang-undang yang perlu diimplementasikan segera agar pemanfaatan pada wilayah tersebut dapat berkelanjutan.

Pemahaman akan pentingnya mengelola kawasan pesisir perlu menjadi mainstreaming bagi para pimpinan-pimpinan pemerintahan agar lebih siap mengawal pembangunan kawasan pesisirnya untuk meningkatkan kesejahteraan, unsur yang penting untuk diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan pembangunan di kawasan pesisir, dimana masyarakat yang akan menjadi salah satu stakeholder dalam menyuskseskan kawasan. Kondisi ini pula yang seringkali sulit menemukan titik temu antara pengembang dan masyarakat lokal oleh karena paradigma yang terbangun di masyarakat tentang pola-pola pembangunan yang meninggalkan kearifan masyarakat lokal setelah kegiatan pembangunan selesai. Disinilah konsep dan strategi yang perlu disepakati secara bersama untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan utamanya yang berkaitan dengan konstruksi-konstruksi di wilayah pesisir* [MN].

 

The following two tabs change content below.
Indonesia Development Magazine

About Redaksi

Indonesia Development Magazine

Check Also

img20160929062754

Sanitasi Buruk, Gambaran Pesisir Indonesia

IDev, Jakarta - Sanitasi tidak terlepas dari pola hidup bersih dan sehat, dengan maksud mencegah manusia bersentuhan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>